Daftar Nomor 4: Pekerjaan Konstruksi dan Pemasangan Bangunan
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang kontrak harga satuan. Dalam perpres ini, terdapat beberapa daftar pekerjaan yang diatur dalam kontrak harga satuan, salah satunya adalah daftar nomor 4 yaitu pekerjaan konstruksi dan pemasangan bangunan.
Pekerjaan konstruksi dan pemasangan bangunan mencakup berbagai jenis pekerjaan mulai dari pembangunan gedung, jembatan, jalan, hingga instalasi listrik dan sanitasi. Dalam kontrak harga satuan, pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok memiliki spesifikasi serta harga satuan yang berbeda-beda.
Kontrak harga satuan pada pekerjaan konstruksi dan pemasangan bangunan memiliki beberapa implikasi, yaitu:
1. Efektif dan Efisien
Dengan adanya kontrak harga satuan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan proyek konstruksi dapat ditingkatkan. Hal ini karena adanya standar harga satuan yang sudah ditetapkan di awal sehingga mempermudah dalam penghitungan biaya dan pengelolaan anggaran proyek.
2. Transparansi
Dalam kontrak harga satuan, setiap pekerjaan memiliki harga satuan yang sudah ditetapkan. Hal ini membuat pengelola proyek konstruksi tidak dapat menaikkan harga sembarangan tanpa alasan yang jelas. Sehingga transparansi dalam pengelolaan proyek konstruksi dapat tercapai.
3. Memudahkan Pembandingan Harga
Dalam kontrak harga satuan, setiap pekerjaan memiliki harga satuan yang berbeda-beda. Hal ini memudahkan dalam membandingkan harga antara penyedia jasa yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, pengelola proyek konstruksi akan lebih mudah memilih penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan anggaran yang tersedia.
4. Memperkecil Potensi Kecurangan
Kontrak harga satuan dapat memperkecil potensi kecurangan dalam pengelolaan proyek konstruksi. Hal ini karena setiap harga satuan telah ditetapkan dan diawasi oleh pihak yang berwenang, sehingga pengelola proyek konstruksi tidak dapat mengambil keuntungan sembarangan.
Dalam daftar nomor 4 ini, terdapat beberapa jenis pekerjaan konstruksi dan pemasangan bangunan yang diatur dalam kontrak harga satuan, antara lain:
1. Pekerjaan Tanah
Pekerjaan tanah mencakup penggalian, penebangan, pemadatan, dan pengangkutan tanah. Pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa kelompok seperti penggalian tanah biasa, penggalian tanah keras, serta pemadatan dan pengangkutan tanah.
2. Pekerjaan Beton
Pekerjaan beton mencakup pembuatan pondasi, balok, kolom, dan plat lantai. Pekerjaan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti pondasi batu kali, pondasi beton bertulang, balok beton bertulang, dan plat lantai beton bertulang.
3. Pekerjaan Besi
Pekerjaan besi mencakup pembuatan rangka atap, tiang penyangga, dan pagar. Pekerjaan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti tiang penyangga besi, pagar besi, serta rangka atap besi.
4. Pekerjaan Kayu
Pekerjaan kayu mencakup pembuatan rangka atap, pintu, jendela, dan partisi. Pekerjaan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti rangka atap kayu, pintu kayu, jendela kayu, dan partisi kayu.
5. Pekerjaan Pemasangan Listrik
Pekerjaan pemasangan listrik mencakup instalasi kabel dan pemasangan lampu. Pekerjaan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti instalasi kabel tegangan rendah, instalasi kabel tegangan menengah, serta pemasangan lampu jalan.
6. Pekerjaan Sanitasi
Pekerjaan sanitasi mencakup instalasi pipa air bersih dan limbah serta instalasi toilet. Pekerjaan ini dibagi ke dalam beberapa kelompok seperti instalasi pipa air bersih, instalasi pipa limbah, dan instalasi toilet.
Dalam perpres 16 tahun 2018, kontrak harga satuan diatur dalam Pasal 39 hingga Pasal 44. Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan mengenai prosedur pembuatan kontrak harga satuan, daftar pekerjaan yang diatur dalam kontrak harga satuan, serta tata Cara pelaksanaan kontrak harga satuan.
Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, kontrak harga satuan sangat diperlukan untuk mempermudah pengelolaan proyek dan menghindari potensi kecurangan. Dengan adanya kontrak harga satuan, pengelola proyek konstruksi dapat melakukan penghitungan biaya dengan lebih efektif dan efisien serta memudahkan dalam memilih penyedia jasa yang sesuai dengan kebutuhan proyek.
5. Skala Upah Minimum
Pada Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pengusaha, salah satunya adalah mengenai skala upah minimum. Sebelum membahas lebih jauh mengenai skala upah minimum, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu Perpres 16 Tahun 2018 dan apa implikasinya.
Perpres 16 Tahun 2018 adalah aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah. Aturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Perpres ini, terdapat beberapa perubahan yang perlu diperhatikan oleh pengusaha, salah satunya adalah mengenai kontrak harga satuan.
Kontrak harga satuan merupakan perjanjian antara pemberi kerja dan penerima kerja yang dilakukan berdasarkan satuan harga yang sudah disepakati. Dalam kontrak harga satuan, harga yang ditetapkan untuk setiap satuan pekerjaan telah mencakup biaya material, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead lainnya. Implikasi dari kontrak harga satuan adalah bahwa penerima kerja hanya akan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan.
Kembali ke pembahasan mengenai skala upah minimum, dalam Perpres 16 Tahun 2018 juga diatur tentang besaran upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja. Skala upah minimum ini diberlakukan untuk pekerja yang bekerja pada proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Besaran upah minimum ini sudah termasuk dengan tunjangan hari raya dan tunjangan kesejahteraan lainnya.
Implikasi dari skala upah minimum ini adalah bahwa pengusaha harus memperhatikan besaran upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja. Jika pengusaha memberikan upah yang di bawah besaran upah minimum yang telah ditetapkan, maka pengusaha akan dikenakan sanksi dan dapat dikenakan denda. Selain itu, pengusaha juga harus memperhatikan ketentuan lainnya seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
Namun, bukan hanya pengusaha saja yang harus memperhatikan skala upah minimum ini. Pekerja juga perlu mengetahui besaran upah minimum yang harus diberikan kepada mereka. Jika pekerja merasa bahwa upah yang diterimanya tidak sesuai dengan skala upah minimum, maka pekerja dapat melakukan pengaduan kepada pemberi kerja atau ke lembaga yang berwenang.
Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, skala upah minimum memiliki peran yang sangat penting. Besaran upah minimum yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja serta menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan. Jika pengusaha memberikan upah yang lebih rendah dari besaran upah minimum yang telah ditetapkan, maka hal ini dapat mengakibatkan pekerja yang tidak puas serta kualitas pekerjaan yang buruk.
Oleh karena itu, sebagai pengusaha, kita harus memperhatikan besaran upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja. Dengan memberikan upah yang sesuai dengan skala upah minimum, kita dapat memberikan perlindungan kepada pekerja serta memastikan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Sebagai pekerja, kita juga harus mengetahui besaran upah minimum yang harus diterima serta memperhatikan hak-hak lainnya seperti jaminan sosial, jaminan kesehatan, dan jaminan pensiun.
Dalam Perpres 16 Tahun 2018, skala upah minimum merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Besaran upah minimum yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja serta menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan. Sebagai pengusaha, kita harus memperhatikan besaran upah minimum yang harus diberikan kepada pekerja agar terhindar dari sanksi dan denda. Sebagai pekerja, kita juga harus mengetahui hak-hak serta perlindungan yang diberikan oleh Perpres 16 Tahun 2018.
List Nomor 6: Pengecekan dan Pengujian
Pada perpres 16 tahun 2018, kontrak harga satuan adalah salah satu bentuk kontrak yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kontrak harga satuan sendiri merupakan kontrak di mana harga satuan dari setiap jenis pekerjaan sudah ditentukan sebelum pelaksanaan, sehingga para pihak yang terlibat dalam kontrak sudah mengetahui seCara pasti berapa biaya yang akan dikeluarkan.
Namun, dalam pelaksanaannya, tentu saja perlu adanya pengujian dan pengecekan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, poin nomor 6 dalam daftar isi perpres 16 tahun 2018 mengenai pengecekan dan pengujian merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kontrak harga satuan.
Pengecekan dan pengujian pada kontrak harga satuan biasanya dilakukan oleh tim supervisi atau pengawas dari pihak kontraktor dan pihak pemberi kontrak. Tim supervisi ini bertugas untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pengecekan dan pengujian pada kontrak harga satuan sendiri meliputi berbagai hal, salah satunya adalah pengecekan kualitas bahan material yang digunakan. Pihak supervisi akan memastikan bahwa bahan material yang digunakan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan dan tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya.
Selain itu, pengujian juga dilakukan pada hasil pekerjaan yang sudah selesai. Misalnya, pada pekerjaan pemasangan pipa, pihak supervisi akan memastikan bahwa pipa yang sudah terpasang tidak bocor dan dapat mengalirkan air dengan baik.
Pengecekan dan pengujian pada kontrak harga satuan juga sangat penting untuk memastikan bahwa proyek dapat selesai tepat waktu. Jika terdapat kesalahan atau masalah pada pekerjaan yang sudah dilakukan, maka pihak supervisi dapat segera memperbaikinya sehingga tidak menghambat proses selanjutnya.
Implikasi dari pengecekan dan pengujian pada kontrak harga satuan adalah bahwa pelaksanaan kontrak akan menjadi lebih terkontrol dan teratur. Dengan adanya pengecekan dan pengujian, para pihak dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
Selain itu, pengecekan dan pengujian juga dapat meminimalisir terjadinya masalah atau kesalahan pada pekerjaan yang dilakukan. Jika terjadi masalah atau kesalahan, pihak supervisi dapat segera menanganinya sehingga tidak berdampak pada proses selanjutnya.
Dalam kesimpulannya, pengecekan dan pengujian merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kontrak harga satuan. Dengan adanya pengecekan dan pengujian, para pihak dapat memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan proyek dapat selesai tepat waktu. Oleh sebab itu, pengecekan dan pengujian harus dilakukan secara teliti dan teratur agar hasil pekerjaan yang dihasilkan dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat dalam kontrak.
